expr:id='"post-" + data:post.id'>

Pilkada dan Nasib Rakyat

Oleh : Yuliusman

(Aktivis Lingkungan Walhi Sumsel)

“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak merubahnya”

Sepertinya firman Tuhan ini sangatlah tepat untuk kita ambil sebagai acuan dalam menentukan sikap dan pilihan yang akan kita tempuh kedepan. Beberapa bulan kedepan tepatnya pada bulan Juni 2008, masyarakat kota Palembang akan melaksanakan haknya untuk memilih Walikota dan wakilnya secara langsung. Perhelatan ini memiliki arti penting karena dari hasil tersebut akan sangat berdampak pada kehidupan/nasib rakyat lima tahun ke depan.

Terlebih dalam era otonomi daerah dimana peran pemerintah daerah sangat besar, kualitas pemerintahan daerah akan sangat menentukan maju mundurnya “pembangunan” didaerah. Karenanya untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan bijak terhadap masyarakatnya maka diperlukan seorang pemimpin yang benar benar memiliki visi pro rakyat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (baca: Pilkada Langsung) yang akan dilaksanakan di Kota Palembang merupakan pengalaman pertama dalam proses perekrutan seorang kepala pemerintahan di kota Palembang. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Artinya proses penyelenggaraan pilkada telah dijamin oleh pemerintah melalui UU sekaligus berlaku nasional baik propinsi, Kabupaten dan Kota. Dasar dari penyelenggaraan pilkada langsung bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh, sesuai dengan UUD’45 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (Amandemen UUD’45 ke 3 yang disahkan tanggal 19 November 2001). Kedaulatan disini juga mengandung arti bahwa rakyat turut secara aktif dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada soal pemilihan kepala daerah. Dasar berikutnya, konsep demokratisasi mensyaratkan adanya prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu keterlibatan rakyat dalam setiap proses penyelenggaraan sistem pemerintahan tidak boleh dihambat. Keterlibatan yang dimaksud adalah bentuk partisipasi mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai pada menentukan pilihan, siapa yang akan dipilihnya nanti pada saat bearada di bilik suara?. Seperti yang kita lihat sekarang telah banyak spanduk, selebaran, pamplet ataupun biograpi yang beredar dipublik berisikan tulisan menyatakan dirinya sebagai calon Walikota Palembang 2008. Dengan slogan yang beragam, ada yang mengkampanyekan issue populis lewat program pendidikan garatis, program masyarakat sejahterah dan berkeadilan dan lain sebagainya. Nah, dari kampanye yang ditampilkan oleh calon yang akan bertarung di kanca Pilkada langsung ini sarat dengan janji-janji bahwa seolah olah nasib masyarakat kedepan akan sejahterah. Namun perlu kita pertanyakan lagi kenapa issue sejahterah dari jaman kejaman dijadikan produk setiap pertarungan politik? Sementara masyarakatnya masih sangat jauh untuk masuk dalam kategori se-jahterah. Artinya selagi issue sejahterah itu hanya sekedar dijadikan untuk issue jualan produk politik semata maka tidak akan ada wujud nyata yang bisa menjamin mutu produknya. Penulis kembali menggerutu dalam hati: negeri ini selalu sarat dengan bualan politik belaka.

Rindukan Pemerintahan yang baik

Kalau seseorang sudah ambil keputusan untuk jadi seorang politikus, berarti orang tersebut sudah dibekali berbagai bakat untuk bermain pedang dengan mata tertutup, artinya mereka tidak akan bisa melihat siapa kawan siapa lawan, jadi babat habis semuanya, atau mereka lebih baik punya mata dipunggung nya, karena mereka perlu mengawasi siapa yg berdiri dibelakang nya, itu sebabnya Soekarno berhasil di tikam Soeharto dari belakang, politics betrayed, scandals dan permainan-permainan diplomasi antar politikus, agamawan adalah permainan-permainan yang mengatas namakan manusia, kepentingan dunia, atau whatever it’s sounds good to us.
Selera politik juga dipengaruhi oleh seberapa tingkat kecerdikan dan pola berfikir yg kritis dari rakyat nya, di America contohnya banyak diantara masyarakatnya tidak terpengaruh sama sekali oleh media yang menggembor-gemborkan selingkuh nya Clinton dengan Lewinsky misalnya, who cares? itu masalah pribadi mereka, itu urusan Clinton dan bini nya, yang di tuntut rakyatnya adalah kualitas dan tanggung jawab dia sebagai kepala negara, dimasa pemerintahan Clinton USA mencapai tingkat ekonomy paling kuat dan the longest economic expansion in USA history ! Dalam waktu satu tahun (1998-1999) Clinton dan administrasinya berhasil membayar lunas the National Debt down to 140 Billion dollars, Clinton berhasil membuka sekitar 22 juta lapangan pekerjaan, itu adalah record terbesar, melebihi target yg dicapai Bush dan Regan, gila kan? well....so sekarang kita bisa mengerti kenapa Hilary menduduki ranking kandidat teratas untuk pencalonan President mendatang, siapa dibelakang dia? yep, you guessed right, tentu saja
our Bill !
Di Indonesia, selera politik lain lagi, rakyat masih sangat lugu, ucapan-ucapan manis bermadu yang enak ditelinga serta janji-janji muluk rayuan politikus, itu yang masuk telak, sudah berapa kali rakyat dikhianati dan dilupakan, secepatnya kursi jabatan berhasil diduduki, tuh pantat lupa diri, politikus mendadak seperti kentut, rakyat hanya bisa mencium bau busuknya !
Bagi mereka yg tinggal diluar negri, mereka sudah melihat , menyaksikan dan merasakan apa itu demokrasi, apa itu keadilan, apa itu hukum, sehingga mudah bagi mereka termasuk saya untuk melihat keburukan pemerintah kita, kita tak bisa melihat keburukan hutan dari atas pohon, kita harus keluar dari hutan itu dan kita akan sangat jelas bisa menyaksikan secara gamblang, dimana kerusakan-kerusakan hutan kita dan bagiamana kita memperbaikinya, itu sebabnya di design system "study banding" but guess what ? study banding bagi DPR kita it's just a piece of ballony alias big a joke alias dagelan yang nyebelin !
Siapa yang tak mau bangga dengan pemerintah nya, siapa yg tak bangga dengan keindahan negrinya? siapa yg tak rindu pada bangsanya? spritual yang pernah tumbuh dalam dada anak-anak bangsa Indonesia ini perlahan koyak, perlahan pudar di makan keputus asaan, inilah potret kita yg terlihat lusuh saat ini, pemerintah yg pintar, adil dan demokratis akan tercermin dari sikap anak-anak bangsannya, tetapi hingga hari ini...potret kita masih lusuh, masih sunyi dan masih dibalut debu dan lamat yang terbengkalai.
Kembalikan negeri kami, kembalikan roh bangsa!.

Mampukah seorang pemimpin kedepan mengambil peran yang di dambahkan oleh banyak masyarakat?. Seorang pemimpin yang benar benar memiliki visi kerakyatan.

Mari kita berdoa dan berdoa semoga pemimpin yang kita impikan ini terlihat nyata, mampu mengurusi rakyatnya, dan menjujung tinggi nilai nilai seorang pemimpin. Amin.

Harus Sadar Melihat Realitas

Kota Palembang adalah pusat pemerintahan yang mestinya harus menjadi contoh yang baik keberhasilan pembangunan di setiap sektor. Baik dibidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya. Namun yang terjadi selama ini tidaklah demikian. Penggusuran masih kerap terjadi dengan mengatasnamakan ketertiban umum, masih ada anak putus sekolah yang disebabkan oleh mahal nya biaya pendidikan, ibu meninggal saat melahirkan yang disebabkan terlambatnya mendapatkan pertolongan medis. Fenomena itu dalam kondisi yang cukup lama masih terus berlangsung di bumi pertiwi kota Palembang. Sementara ibu kota ini sangat indah penuh dengan gemerlap dan nuansa metropolis. Banyak bangunan yang megah telah berdiri di kota ini. Berdirinya bangunan bandara bertaraf internasional, hotel-hotel berbintang dan bangunan fly over yang sedang berlangsung. Hal ini tentunya memberikan penjelasan pada kita bahwa kota Palembang sedang bergerak menuju kebangkitan pembangunan. Sebagai dearah yang sedang bangkit tentunya akan sangat terasa adanya klasifikasi status sosial di dalam kehidupan bermasyarakat di kota Palembang. Ini mencerminkan bahwa akan memicu terjadinya kesenjangan sosial. Terutama kesenjangan kelas, antara si miskin dan si kaya dalam hal pemenuhan ekonomi. Dan hal ini adalah sesuatu yang tak bisa terhindarkan, tapi paling tidak pemimpin kedepan adalah seorang pemimpin yang benar-benar mampu melihat realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terutama prsoalan atas dasar persamaan hak, bahwa setiap orang berhak memiliki kehidupan yang layak. Agar pembangunan tersebut bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat, maka dibutuhkan pembangunan yang bersifat kepada kearifan lokal. Pembangunan yang lebih nyata untuk mewujudkan kesejahteraan yang digembor-gemborkan oleh masing-masing calon. Jangan menjadikan issue populis itu hanya sekedar adopsi jargon yang menyesatkan publik.

Tulisan ini telah di muat oleh Berita Pagi Tanggal Selasa,05-02-2008 di kolom opini