Politik dan Lingkungan

expr:id='"post-" + data:post.id'>

POLITIK SDA & PEMILUKADA SUMSEL
Oleh; Anwar Sadat Kepala Divisi Hutan Dan perkebunan WALHI Sum-Sel,Ketua DPD Sarekat Hijau Indonesia Kota Palembang

”Peluklah pohon-pohon kita, selamatkan mereka dari penebangan. Kekayaan bukit-bukit kita, selamatkan dari penjarahan (Vandana Shiva)”

Di tahun 2008 ini, propinsi Sumatera Selatan, disibukkan dengan agenda politik pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA), yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, termasuk pemilukada propinsi (Gubernur). Kabupaten Pagar Alam dan Kota Lubuk Linggau merupakan dua wilayah di propinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan pesta demokrasi rakyat tersebut.

Menjelang pelaksanaan, tentunya setiap kandidat akan mensosialisasikan visi dan programnya. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, masyarakat luas akan dapat memahami program sang kandidat. Terlepas apakah kelak jika yang bersangkutan terpilih, akan merealisasikan janjinya atau tidak, bagi kandidat hal itu merupakan persoalan kemudian. Setidaknya bagi para kandidat, melalui program yang ditawarkan, masyarakat akan tergugah, dan pada akhirnya akan memilihnya.

Hingga saat ini terdapat beberapa program yang digulirkan oleh para kandidat, calon Bupati, Walikota dan Gubernur Sumsel. Dari beberapa program yang ditawarkan atau dijanjikan, program pendidikan dan kesehatan merupakan isi kampanye yang paling mengemuka. Kiranya hal itu dapat dimengerti, mengingat persoalan pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan menawarkan program populis tersebut, setiap kandidat berharap, masyarakat akan bersimpatik terhadapnya. Untuk itu hendaknya masyarakat, dalam menentukan pilihan politiknya mampu menganalisa lebih mendalam, sejauh mana kiranya konsistensi sang calon jika berkuasa kelak dalam menepati janji-janji kampanyenya. Hal ini mungkin saja dapat ditinjau atau dinilai oleh masyarakat, dengan mendasarkan kepada integritas, kapasitas, dan latar belakang para kandidat.

Namun menurut penulis, selain persoalan pendidikan dan kesehatan, terdapat persoalan lainnya yang cukup penting, yang tidak bisa diabaikan dalam perbaikan kwalitas hidup masyarakat Sumatera Selatan, yaitu akses masyarakat terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana kita fahami, SDA akan berkorelasi dengan kwalitas kehidupan manusia, baik secara sosial, ekonomi dan ekologi. Alam merupakan komponen terpenting yang menjadi prasyarat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia. Selama ini alam telah menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang bagi hidup manusia. Interaksi manusia dengan alam tidak dapat terpisahkan, karena segala hal kebutuhan manusia pada dasarnya berasal dari kekayaan alam. Meski demikian, disisi lain kitapun harus memahami, bahwa alam juga memiliki keterbatasan untuk mampu menunjang kehidupan manusia. Tingkat populasi yang terus berkembang, akan turut mempengaruhi tingkat produksi dan konsumsi umat manusia. Sejauh mana kemampuan daya tahan alam, sangatlah tergantung dari pengaturan manusia dalam hal pemanfaatannya. Kearifan manusia mengatur kekayaan alam, akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup alam sekitar, yang selanjutnya akan mampu membawa keberlangsungan hidup manusia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kita mesti memahami bahwa pengelolaan SDA erat hubungannya dengan mainstream politik. Politik SDA berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan hidup, karena dasar politik tersebut akan melahirkan produk kebijakan, yang akan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam. Peran itu dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai agen pelaksana negara, yang kemudian sangat menentukan visi pengelolaan SDA. Secara konstitusi dijelaskan, bahwa pengaturan kekayaan alam harus diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karenanya penyelenggaraan SDA senantiasa harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan.

Para aktifis lingkungan, setidaknya membagi 3 bentuk politik pengelolaan lingkungan/SDA, yaitu; Eco Fasis/konservasi (lingkungan untuk lingkungan), Eco Developmentalis (lingkungan untuk pembangunan), dan Eco Populis (lingkungan untuk kerakyatan). Secara sederhana dapat diuraikan, eco fasis/konservasi, yaitu politik lingkungan yang menganggap bahwa alam harus dilindungi agar terjaganya fungsi ekosistem alam. Sementara eco developmentalis, yaitu politik lingkungan yang memandang bahwa alam merupakan sumber kekayaan negara yang perlu dieksploitasi dalam menunjang keberlanjutan pembangunan. Sedangkan eco populis, yaitu politik lingkungan yang melihat bahwa alam merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus ditata, guna terdistribusinya hasil kekayaan alam secara merata, dan terjaganya entitas lingkungan hidup. Dari ketiga model tersebut, selama orde baru berkuasa, setidaknya bentuk pertama dan kedualah yang lebih dominan diterapkan di Indonesia, meski banyak pula wilayah konservasi yang pada akhirnya harus beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan.

Proses yang cukup lama terhadap dua pendekatan pengelolaan tersebut, senyatanya telah memunculkan berbagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan hidup, berupa bencana struktural. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rentetatan bencana alam, adalah potret realitas dari produk politik pengelolaan alam selama ini. Ekspolitasi habis-habisan terhadap kehidupan alam, telah menyebabkan lingkungan berada pada titik kehancuran. Sementara upaya perbaikan yang dilakukan, ternyata tidak sebanding dengan kerusakan yang telah diciptakan. Kondisi inilah yang membuat bumi yang kita pijak rawan terhadap berbagai bencana alam. Termasuk Sumatera Selatan adalah wilayah yang rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Kota Palembang dan empat kabupaten lainnya; Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Timur, di tahun 2007 dinyatakan sebagai wilayah siaga banjir. Di sisi lain, kekeliruan politik SDA yang diterapkan selama ini, juga telah menghasilkan kemiskinan berjamaah bagi kehidupan rakyat. Pengebirian hak rakyat, menjadikan masyarakat harus tercerabut dari akar produksinya. Berbagai sengketa SDA, menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki political will terhadap perbaikan kwalitas hidup rakyatnya.

Untuk itu penting kiranya bagi para kandidat peserta pemilukada, untuk dapat memasukkan agenda penataan SDA dalam visi programnya, dan menjadikan program tersebut sebagai basis utama penyelenggaraan pemerintahannya kelak. Sebagai contoh, dalam pentas politik pemilihan presiden tahun 2004, di dalam program kampanye ekonominya, SBY-MJK juga menyusun beberapa agenda yang berhubungan dengan penataan, pengelolaan dan pemanfaatan SDA, diantaranya; (1) perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja; (2) penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuknya; (3) perbaikan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian mutu lingkungan hidup; dan (4) revitalisasi pertanian dan aktifitas pedesaan.

Keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan mutu lingkungan, tidak hanya akan meminamilisir laju bencana, juga akan berinfak kepada perbaikan kwalitas kehidupan masyarakat. Memberi ruang bagi masyarakat dalam mengurus rumah tangga alamnya, adalah jalan keluar dalam menjawab krisis struktural yang mengitari kehidupan masyarakat kita. Pengelolaan SDA yang berkerakyatan akan menjamin kehidupan rakyat, yang selama ini terpuruk akibat dari model pembangunan yang menegasikan hak hidup mereka. Selama ini akses masyarakat terhadap ruang hidup yang telah mampu mengembangkan potensi diri dan alamnya, telah dibatasi oleh berbagai aturan yang senyatanya lebih memberi ruang bagi segelintir kelompok pemodal.
Tentunya harus menjadi kesadaran bagi kita semua, bahwa cukup sudah tangan-tangan kita menjarah hasil alam, tanpa didahului dengan tata kelola yang adil dan lestari.

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Holocaust

expr:id='"post-" + data:post.id'>

Holocaust Asli Berlangsung di Gaza

Sejak beberapa bulan terakhir, rezim
rasis dan fasis Israel senantiasa mengepung, memblokade dan memutus seluruh pasokan listrik, makanan, air, obat-obatan dan transportasi dari dan menuju Gaza. Kota itu kini menjadi kamp konsentrasi untuk ratusan ribu orang yang tidak berdaya.
Sample Image

Ribuan perempuan dan anak menjadi korban kekejaman ini, tanpa ada pengakuan dari lembaga dunia mana pun bahwa mereka telah menjadi korban. Malah, hampir setiap hari media massa Barat terus-menerus melakukan “blaming the victim” secara sistematis dan konsisten.


Dunia melihat semua ini dengan tenang, tak menggerakkan mulut apalagi tangan dan kakinya.

Sample Image Apa yang terjadi di Gaza adalah sebuah holocaust dalam makna yang sesungguhnya: genosida dengan menggunakan cara yang paling kejam dan menyiksa. Ini bukan dongeng tentang sebuah peristiwa yang terjadi beberapa puluh tahun lalu di tengah Perang Dunia yang menelan puluhan juta jiwa. Ini bukan sebuah mitos yang sudah disalah-gunakan demi kepentingan-kepentingan bejat para pelakunya sendiri. Ini adalah fakta yang sedang berlangsung, suatu kekejaman yang diciptakan untuk melaksanakan hasil-hasil kesepakatan Konferensi Annapolis. Holocaust yang terjadi di wilayah suci semua umat beragama ini menemukan momentumnya setelah kunjungan sial George W. Bush ke wilayah Timur Tengah.

Sample Image Bangsa Palestina yang tabah dan siap berkorban pun tidak akan mendapatkan kompensasi apapun atas holocaust yang benar-benar terjadi ini, sementara para korban holocaust mitologis telah mendapatkan negara yang lengkap dengan semua dukungan dana tanpa batas dari negara-negara Barat.

Bukankah ini sebuah kemunafikan dan kepicikan yang sedang dipertontonkan oleh kekuatan-kekuatan kapitalis Barat ke hadapan dunia? Patutkah setelah semua yang telah dan sedang terjadi ini kita bersangka baik kepada para penguasa Barat yang menyerukan penegakan HAM ?


Sample Image Bukankah penduduk Gaza adalah manusia-manusia yang tidak memilih lahir di tempat tertentu, sehingga dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa mereka berjauhan dari kita? Di manakah letak hati nurani kita, di sebuah peta geografis tertentu atau di dalam kesadaran kemanusiaan kita yang bebas ruang dan waktu?

Sample Image Marilah kita bangkit dan melawan holocaust yang terjadi di Gaza, dengan pikiran dan tulisan sebagai senjata terakhir manusia yang lemah! [im/mk] east-lam

http://islammuhammadi.com/id/content/view/281/1/

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

expr:id='"post-" + data:post.id'>

Pilkada dan Nasib Rakyat

Oleh : Yuliusman

(Aktivis Lingkungan Walhi Sumsel)

“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak merubahnya”

Sepertinya firman Tuhan ini sangatlah tepat untuk kita ambil sebagai acuan dalam menentukan sikap dan pilihan yang akan kita tempuh kedepan. Beberapa bulan kedepan tepatnya pada bulan Juni 2008, masyarakat kota Palembang akan melaksanakan haknya untuk memilih Walikota dan wakilnya secara langsung. Perhelatan ini memiliki arti penting karena dari hasil tersebut akan sangat berdampak pada kehidupan/nasib rakyat lima tahun ke depan.

Terlebih dalam era otonomi daerah dimana peran pemerintah daerah sangat besar, kualitas pemerintahan daerah akan sangat menentukan maju mundurnya “pembangunan” didaerah. Karenanya untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan bijak terhadap masyarakatnya maka diperlukan seorang pemimpin yang benar benar memiliki visi pro rakyat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (baca: Pilkada Langsung) yang akan dilaksanakan di Kota Palembang merupakan pengalaman pertama dalam proses perekrutan seorang kepala pemerintahan di kota Palembang. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Artinya proses penyelenggaraan pilkada telah dijamin oleh pemerintah melalui UU sekaligus berlaku nasional baik propinsi, Kabupaten dan Kota. Dasar dari penyelenggaraan pilkada langsung bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh, sesuai dengan UUD’45 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (Amandemen UUD’45 ke 3 yang disahkan tanggal 19 November 2001). Kedaulatan disini juga mengandung arti bahwa rakyat turut secara aktif dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada soal pemilihan kepala daerah. Dasar berikutnya, konsep demokratisasi mensyaratkan adanya prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu keterlibatan rakyat dalam setiap proses penyelenggaraan sistem pemerintahan tidak boleh dihambat. Keterlibatan yang dimaksud adalah bentuk partisipasi mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai pada menentukan pilihan, siapa yang akan dipilihnya nanti pada saat bearada di bilik suara?. Seperti yang kita lihat sekarang telah banyak spanduk, selebaran, pamplet ataupun biograpi yang beredar dipublik berisikan tulisan menyatakan dirinya sebagai calon Walikota Palembang 2008. Dengan slogan yang beragam, ada yang mengkampanyekan issue populis lewat program pendidikan garatis, program masyarakat sejahterah dan berkeadilan dan lain sebagainya. Nah, dari kampanye yang ditampilkan oleh calon yang akan bertarung di kanca Pilkada langsung ini sarat dengan janji-janji bahwa seolah olah nasib masyarakat kedepan akan sejahterah. Namun perlu kita pertanyakan lagi kenapa issue sejahterah dari jaman kejaman dijadikan produk setiap pertarungan politik? Sementara masyarakatnya masih sangat jauh untuk masuk dalam kategori se-jahterah. Artinya selagi issue sejahterah itu hanya sekedar dijadikan untuk issue jualan produk politik semata maka tidak akan ada wujud nyata yang bisa menjamin mutu produknya. Penulis kembali menggerutu dalam hati: negeri ini selalu sarat dengan bualan politik belaka.

Rindukan Pemerintahan yang baik

Kalau seseorang sudah ambil keputusan untuk jadi seorang politikus, berarti orang tersebut sudah dibekali berbagai bakat untuk bermain pedang dengan mata tertutup, artinya mereka tidak akan bisa melihat siapa kawan siapa lawan, jadi babat habis semuanya, atau mereka lebih baik punya mata dipunggung nya, karena mereka perlu mengawasi siapa yg berdiri dibelakang nya, itu sebabnya Soekarno berhasil di tikam Soeharto dari belakang, politics betrayed, scandals dan permainan-permainan diplomasi antar politikus, agamawan adalah permainan-permainan yang mengatas namakan manusia, kepentingan dunia, atau whatever it’s sounds good to us.
Selera politik juga dipengaruhi oleh seberapa tingkat kecerdikan dan pola berfikir yg kritis dari rakyat nya, di America contohnya banyak diantara masyarakatnya tidak terpengaruh sama sekali oleh media yang menggembor-gemborkan selingkuh nya Clinton dengan Lewinsky misalnya, who cares? itu masalah pribadi mereka, itu urusan Clinton dan bini nya, yang di tuntut rakyatnya adalah kualitas dan tanggung jawab dia sebagai kepala negara, dimasa pemerintahan Clinton USA mencapai tingkat ekonomy paling kuat dan the longest economic expansion in USA history ! Dalam waktu satu tahun (1998-1999) Clinton dan administrasinya berhasil membayar lunas the National Debt down to 140 Billion dollars, Clinton berhasil membuka sekitar 22 juta lapangan pekerjaan, itu adalah record terbesar, melebihi target yg dicapai Bush dan Regan, gila kan? well....so sekarang kita bisa mengerti kenapa Hilary menduduki ranking kandidat teratas untuk pencalonan President mendatang, siapa dibelakang dia? yep, you guessed right, tentu saja
our Bill !
Di Indonesia, selera politik lain lagi, rakyat masih sangat lugu, ucapan-ucapan manis bermadu yang enak ditelinga serta janji-janji muluk rayuan politikus, itu yang masuk telak, sudah berapa kali rakyat dikhianati dan dilupakan, secepatnya kursi jabatan berhasil diduduki, tuh pantat lupa diri, politikus mendadak seperti kentut, rakyat hanya bisa mencium bau busuknya !
Bagi mereka yg tinggal diluar negri, mereka sudah melihat , menyaksikan dan merasakan apa itu demokrasi, apa itu keadilan, apa itu hukum, sehingga mudah bagi mereka termasuk saya untuk melihat keburukan pemerintah kita, kita tak bisa melihat keburukan hutan dari atas pohon, kita harus keluar dari hutan itu dan kita akan sangat jelas bisa menyaksikan secara gamblang, dimana kerusakan-kerusakan hutan kita dan bagiamana kita memperbaikinya, itu sebabnya di design system "study banding" but guess what ? study banding bagi DPR kita it's just a piece of ballony alias big a joke alias dagelan yang nyebelin !
Siapa yang tak mau bangga dengan pemerintah nya, siapa yg tak bangga dengan keindahan negrinya? siapa yg tak rindu pada bangsanya? spritual yang pernah tumbuh dalam dada anak-anak bangsa Indonesia ini perlahan koyak, perlahan pudar di makan keputus asaan, inilah potret kita yg terlihat lusuh saat ini, pemerintah yg pintar, adil dan demokratis akan tercermin dari sikap anak-anak bangsannya, tetapi hingga hari ini...potret kita masih lusuh, masih sunyi dan masih dibalut debu dan lamat yang terbengkalai.
Kembalikan negeri kami, kembalikan roh bangsa!.

Mampukah seorang pemimpin kedepan mengambil peran yang di dambahkan oleh banyak masyarakat?. Seorang pemimpin yang benar benar memiliki visi kerakyatan.

Mari kita berdoa dan berdoa semoga pemimpin yang kita impikan ini terlihat nyata, mampu mengurusi rakyatnya, dan menjujung tinggi nilai nilai seorang pemimpin. Amin.

Harus Sadar Melihat Realitas

Kota Palembang adalah pusat pemerintahan yang mestinya harus menjadi contoh yang baik keberhasilan pembangunan di setiap sektor. Baik dibidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya. Namun yang terjadi selama ini tidaklah demikian. Penggusuran masih kerap terjadi dengan mengatasnamakan ketertiban umum, masih ada anak putus sekolah yang disebabkan oleh mahal nya biaya pendidikan, ibu meninggal saat melahirkan yang disebabkan terlambatnya mendapatkan pertolongan medis. Fenomena itu dalam kondisi yang cukup lama masih terus berlangsung di bumi pertiwi kota Palembang. Sementara ibu kota ini sangat indah penuh dengan gemerlap dan nuansa metropolis. Banyak bangunan yang megah telah berdiri di kota ini. Berdirinya bangunan bandara bertaraf internasional, hotel-hotel berbintang dan bangunan fly over yang sedang berlangsung. Hal ini tentunya memberikan penjelasan pada kita bahwa kota Palembang sedang bergerak menuju kebangkitan pembangunan. Sebagai dearah yang sedang bangkit tentunya akan sangat terasa adanya klasifikasi status sosial di dalam kehidupan bermasyarakat di kota Palembang. Ini mencerminkan bahwa akan memicu terjadinya kesenjangan sosial. Terutama kesenjangan kelas, antara si miskin dan si kaya dalam hal pemenuhan ekonomi. Dan hal ini adalah sesuatu yang tak bisa terhindarkan, tapi paling tidak pemimpin kedepan adalah seorang pemimpin yang benar-benar mampu melihat realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terutama prsoalan atas dasar persamaan hak, bahwa setiap orang berhak memiliki kehidupan yang layak. Agar pembangunan tersebut bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat, maka dibutuhkan pembangunan yang bersifat kepada kearifan lokal. Pembangunan yang lebih nyata untuk mewujudkan kesejahteraan yang digembor-gemborkan oleh masing-masing calon. Jangan menjadikan issue populis itu hanya sekedar adopsi jargon yang menyesatkan publik.

Tulisan ini telah di muat oleh Berita Pagi Tanggal Selasa,05-02-2008 di kolom opini

[+/-] Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...