Lihat Daftar Isi !
Postingan
Demokrasi dan Pengalaman Blok Politik
May 23, 2008
Tulisan berikut ini berkaitan dengan hasil riset dan rekomendasi Demos tentang Pilihan dan Masalah Demokratisasi yang baru saja diselesaikan dan diumumkan kepada publik tanggal 6 Mei kemarin. Tulisan ini secara khusus dimaksudkan untuk menanggapi rekomendasi Demos tentang pembentukan blok politik demokratik.
Membangun Blok Politik Memang Harus dari Bawah
Blok Politik sebagaimana digagas Demos diharapkan menjadi obat manjur mengatasi buruknya kualitas kepartaian saat ini. Dengan blok politik diharapkan kualitas representasi meningkat. Rakyat memberikan suara kepada mereka yang dianggap bisa dipercaya memperjuangkan kepentingannya dalam proses pengambilan kebijaksanaan. Keberadaan para calon wakil rakyat di akar rumput merupakan bukti bahwa komitmen dasar untuk memperjuangkan kepentingan konstituen benar-benar kuat.
Tentu saja upaya membangun sebuah blok politik tidaksegampang membalikkan telapak tangan. Untuk memahami sisi praksis dari konsep itu Ami Priwardhani dari Demos menemui Andreas Iswinarto yang aktif membidani lahirnya Sarikat Hijau Indonesia (selanjutnya disingkat SHI). Berikut petikan pembicaraan seputar kesulitan-kesulitan serta strategi menuju terwujudnya blok politik yang mengobsesikan keadilan ekologis itu.
Bisa cerita tentang apa itu SHI?
Bukan blok politik demokratik, tetapi blok politik hijau, yang memang juga demokratik, tetapi lebih fokus pada keadilan ekologi. Gagasan ini dimunculkan ketika belum terbentuk Sarikat Hijau Indonesia. Jadi pada waktu itu, gagasan tersebut adalah resolusi dari ajang Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup Walhi, dengan gagasan blok politik hijau. Belum ada SHI, tetapi BPO3POK (BP3OPK-Badan Pekerja Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan). Gagasan awal blok politik hijau adalah untuk mencapai persatuan gerakan sosial atau ormas, tentu ada tahapannya. Nah, tahapan itu adalah melakukan konsolidasi gerakan yang mempunyai concern terhadap isu-isu ekologi.
Siapa saja anggotanya?
Waktu itu gagasannya menghimpun organisasi yang bekerja untuk lingkungan hidup. Tapi pada perkembangannya kemudian, diputuskan kita akan membangun suatu organisasi bentuknya ormas. Ormas ini kan keanggotaannya individu. Kemudian, gagasan blok politik itu bukan menjadi agenda prioritas kita. Karena begini, kita kan baru saja membangun suatu organisasi. Dalam situasi ini, paling tidak, kita harus terkonsolidasi secara internal.
Setahun setelah kongres itu adalah pembentukan struktur-struktur di daerah. Tetapi sejak awal kita telah berpikir untuk tidak terlalu eksklusif, karena kita tetap membuka diri terhadap kelompok lain si luar jaringan Walhi. Tetapi keanggotaannya bukan secara kelembagaan, melainkan secara indivudual. Jadi, prioritas kita selama setahun ini adalah mambangun struktur di daerah, sehingga secara internal kita telah siap untuk membangun blok politik.
Sampai hari ini semua masih komite persiapan, karena kita ingin membangun di tingkat basis. Agak lama, memang. Sampai November ada beberapa konferensi di daerah untuk membentuk basis SHI. Jadi kita memang mensyaratkan pembentukan basis, dari tingkat desa. Tiga desa akan membentuk basis kecamatan. Dua kecamatan akan membentuk basis kabupaten. Selanjutnya, dua kabupaten akan membentuk basis provinsi. Untuk membentuk satu basis, minimal perlu dua puluh orang, maksimal 39 orang. Kalau sudah 40 orang, berarti perlu dipecah menjadi dua basis. Ini karena SHI memaksudkan setiap basis sebagai kelompok kerja. Grup kerja akan lebih efektif dengan anggota sekitar 20 orang. Dengan 20 orang ini, kolektifitas terbangun sehingga semua menjaga konsoslidasi dan memastikan keterlibatan anggota dalam setiap keputusan organisasi. Kita juga ingin menarik elemen organisasi-organisasi rakyat lain, tetapi elemen individunya. Sedangkan organisasi mereka akan menjadi mitra kami.
Di beberapa tempat, ada beberapa organisasi rakyat yang meleburkan diri. Sekarang ini kita bentuknya ormas, dalam kongres kemarin memutuskan bahwa tahun 2011 kita mau mendirikan partai. Tetapi yang belum dibicarakan secara detil adalah apakah SHI ini akan bertransformasi menjadi partai atau elemen ormas dan partainya kita bangun bersama-sama. Jadi ini belum diputuskan, walaupun kita cenderung mengatakan transformasi, karena kemampuan kita terbatas untuk mengerjakan kedua hal itu. Selain itu, kita melihat kebutuhan untuk menciptakan kendaraan politik bagi rakyat sudah sangat mendesak. Nah, ini akan berbeda dampaknya bagi organisasi rakyat yang masuk dalam SHI, ketika SHI memutuskan untuk menjadi partai. Ini karena tidak semua organisasi rakyat akan memilih untuk melakukan kerja politik.
Tentang gagasan blok politik itu sendiri, dengan nama yang berbeda, sebenarnya sudah dimulai inisiatif dengan nama Front Politik, ada 10 organisasi, namun ada satu partai di sini, yaitu Partai Perserikatan Rakyat (PPR). Tetapi inisiatifnya agak sulit. Jadi selama dua tahun itu bertemu, hanya sampai pada keputusan untuk melakukan pendidikan politik bersama, atau yang disebut sebagai political organizer. Belum pernah sampai membicarakan platform bersama. Malangnya, bahkan sampai dibentuk kurikulum, kepala sekolah, kesepakatan untuk melakukan pendidikan politik di berbagai tempat, program ini tidak terlaksana sama sekali.
Lalu muncul lagi gagasan dari kawan-kawan Partai Rakyat Demokratik (PRD) untuk menawarkan partai front. Kita bersepakat (25 organisasi di tingkat nasional) untuk mengagendakan konferensi persatuan gerakan rakyat dimana gagasan partai front bisa saja di tawarkan di forum ini.
Selain membentuk agenda kerakyatan dalam menyikapi situasi politik masa tersebut, kita juga ingin membangun sinergi antara kawan-kawan yang memilih melakukan kerja politik, kawan-kawan gerakan massa dan NGO agar hal ini tidak menimbulkan fragmentasi baru. Saya kira, dengan adanya kawan yang bekerja di lapangan seperti PPR, bisa jadi di lapangan basis-basis saling diperebutkan. Tetapi kenyataannya gagasan itu tidak terjadi. Inisiatif terakhir dari Walhi: Musyawarah rakyat Indonesia. Tetapi akhirnya juga gagal.
Kita sampai pada kesimpulan, bahwa jika kita ingin membuat suatu front, maka sebaiknya kita mulai dari beberapa organisasi yang mewakili kepentingan rakyat, tidak usah terlalu banyak dulu. Mereka dikonsolidasikan dulu, lalu melakukan perluasan. Sama halnya seperti yang disampaikan Demos, konsolidasi di tingkat nasional bisa jadi penting untuk memancing konsolidasi di daerah. Akan tetapi, konsolidasi nasional tidak serta merta diikuti konsolidasi di daerah. Misalnya, Walhi berkonsolidasi dengan Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) di tingkat nasional. Tapi, di berbagai daerah, akan lain, karena faksi yang terjadi di sana akan berbeda-beda. Belum tentu Walhi daerah akan dekat dengan kelompok ini. Jadi, di sinilah dilemanya. Jadi, kami berkesimpulan, bahwa pembentukan blok di tingkat nasional seharusnya bisa mendorong pembentukan blok di daerah. Akan tetapi blok nasional ini tidak akan membatasi pembentukan blok daerah. Konsolidasi blok daerah harus
disesuaikan dengan isu yang berkembang.
Eksperimen terakhir adalah perkembangan gerakan yang dimulai dengan mengambil momentum pada May Day kemarin. Ada Aliansi Buruh Menggugat (ABM) yang meluaskan agenda mereka dengan perspektif jangka panjang dan membentuk Front Pembebasan Nasional (FPN). Ada satu kelompok lagi di mana SHI bergabung di dalamnya, yaitu Front Perjuangan Rakyat (FPR). FPN dipimpin kelompok buruh, karena dimulai dari May Day. Ada 30 an organisasi, terdiri Ormas dan NGO. Begitu juga FPR. Di sini NGO berjumlah 6 dari 30an organisasi pendukung. Mayoritas adalah Ormas. Dua front ini dibentuk karena ada momentum May Day itu, bertepatan dengan 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional dan kenaikan harga BBM. Kalau dulu, aliansi semacam ini sifatnya hanya ad hoc, atau reguler sesuai event, kalau ini kelihatannnya akan bergulir panjang.
Bahkan FPN tegas di webnya menyerukan : 1 kepung istana untuk tolak BBM, 2. Tolak partai politik borjuasi, 3. Galang gerakan ekstra parlementer untuk kuasa rakyat. Jadi, mereka ini telah beranjak dari perjuangan ekonomi ke perjuangan politik. Jadi, dari momentum May Day dan kenaikan harga BBM, mereka melemparkan pesan, bahwa gerakan ini akan panjang. Dari agenda mereka, mereka seolah ingin mengatakan, bahwa parlemen dan partai yang ada saat ini adalah partai yang tidak berorientasi kerakyatan.
Nah, ini sesuai juga dengan langkah SHI tahun 2009, bahwa di tahun ini SHI akan melakukan langkah-langkah politik untuk mendelegetimasi sistem yang sudah ada, termasuk parpol. Sambil melangkah-langkah politik, termasuk eksperimen-eksperimen politik, termasuk mendorong calon independen, ke DPD. Sebenarnya, ini eksperimen untuk membentuk blok politik juga. Karena pengalaman pemilu yang lalu menunjukkan, bahwa kawan-kawan sesama aktifis gerakan sosial rame-rame ingin masuk ke politik. Sebenarnya, pengalaman di NTT kemarin menunjukkan, bahwa jika saja si Lerry dan John Bala sepakat satu orang saja yang maju, itu akan masuk. Nah, kita harus memperhatikan hal itu. Jika kita nanti mau masuk ke DPD, lebih baik kita lakukan bloking-bloking seperti ini agar tidak terlalu banyak dari kita yang mencalonkan diri, sehingga, dukungan tidak terpecah-pecah.
Kembali soal fragmentasi. Apakah sudah begitu parah, seturut pengalaman Anda?
Seringkali di kepala kita, gagasan persatuan ini sudah ada. Hanya ketika berada dalam tingkat praktik, ini menjadi problem. Nah, dibloking-bloking yang besar itu, kita seringkali melihat sebagian orang yang menyatakan bergabung, tetapi tidak terlalu aktif. Maka, kita menyimpulkan untuk mulai dengan beberapa lembaga, setelah dipastikan berjalan barulah mulai perluasan. Memang prosesnya agak susah untuk menyatukan banyak organisasi dengan banyak agenda. Kita juga meyakini bahwa kondisi eksternal akan menyatukan kita. Termasuk teman-teman yang berupaya masuk dalam partai juga melihat bahwa semakin sempit ruang gerak kita untuk merebut kendali politik. Maka mereka mulai berpikir untuk melakukan merger. Atau ide partai front ini juga perlu dipertimbangkan kembali. Karena begini, untuk mendobrak sistem yang telah kacau ini, kita perlu bersatu dulu.
PPR waktu itu mengundang PRP dan SHI untuk bergabung. Tetapi, untuk bergabung itu sendiri kan butuh waktu. Selain itu, persatuan ini tidak dimulai dari bawah. Juga, ada perbedaan pandangan waktu itu. SHI dan PRP kan berkomitmen, bahwa yang akan kita gugat di 2009 adalah sistem kepartaian dan oligarki partai-partai politik. Mereka berpendapat, dengan cara masuk ke sistem politik, mereka bisa menggugat hal itu. Tetapi orang kan juga bisa berpendapat, bahwa ini tidak konsisten, bukannya mau menggugat sistem kepartaian,kok malah masuk? Nah, kerja sama ini juga tidak terjadi. Saya berpikir dengan dua front ini, FPN dan FPR, bisa lah, langkah-langkah bloking ini akan dimulai. Tapi saya juga sepakat dengan hasil riset Demos, bahwa inisiatif itu harus dimulai dari bawah, karena yang bawah itu menghadapi kasus yang riil. Nah, setelah itu, tahap demi tahap bisa naik levelnya. Di beberapa daerah hal ini sudah muncul. Mereka sudah mulai merebut posisi kepala desa,
dan sebagainya.
Bagaimana dengan agenda blok ini?
Sehubungan dengan agenda kedua front tadi (FPR dan FPN), sebenarnya front ini masih perlu diuji. Kalau dulu kan, mereka berhenti setelah Mei. Tapi kali ini kan ada momentum seratus tahun Kebangkitan Nasional dan kenaikan BBM. Diskusi kedua kelompok tadi selalu bertemu dalam satu titik, bahwa mereka hendak membangun kekuatan politik rakyat, walaupun belum ada rumusan kelompok ini akan dibawa ke mana. Tetapi intinya, ada agenda-agenda yang ditetapkan sambil menggugat kekuatan-kekuatan parpol yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan kita melihat juga konsolidasi ini pasti panjang.
Sebenarnya tuntutan mereka cukup riil, menyangkut tuntutan perburuhan, nasionalisasi sektor-sektor yang terkait hajat hidup orang banyak, terutama migas. Keduanya juga berbicara soal membangun industrialisasi nasional, dan salah satu landasannya mengenai reformasi agraria: termasuk menolak outsourcing.
Jadi, penyatuan ini tidak bisa langsung. Mereka melakukan konsolidasi dulu, baru perluasan. Memang, agenda reformasi agraria memang masih umum, belum dikontekstualkan dengan , misalnya, bagaimana struktur pemerintahan desa. Gugatan yang lain adalah juga anti-korupsi.
Lalu agenda SHI sendiri?
Kita belum sampai detil. Tapi ada 4 agenda pokok: pertama, demokrasi kerakyatan. Kita tidak bisa mengandalkan sistem representasi dan partai politik saja. Tetapi rakyat harus bisa menjadi aktor politik di levelnya masing-masing. Jadi, misalnya, kita menegaskan bahwa model demokrasi langsung di tingkat desa harus diterapkan, karena menjadi proses pembelajaran. Kedua keadilan dalam konteks re-distribusi aset. Termasuk tanah, sumber daya alam dan sumber daya finansial. Artinya, kita berpikir bagaimana sistem perbankan bisa mendukung ekonomi rakyat. Termasuk dalam keadilan sosial adalah keadilan gender. Ketiga, membangun landasan bagi kemandirian ekonomi kita. Ini terkait dengan pertanian yang kuat, dilakukan lewat reforma agraria dan pembangunan industri yang mendukung pertanian, yaitu industri dasar dan industri yang terkait dengan sumber daya alam. Misalnya, bagaimana mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, kedaulatan kemandirian ekonomi juga
berada di tingkat desa dan di tingkat masing-masing. Keempat kesemuanya itu tidak akan terjadi tanpa mengusahakan kelestarian lingkungan. Semua ini dilakukan dalam koridor untuk menjaga ruang hidup kita terus berkelanjutan. Ini belum dijabarkan dalam poin-poin, tetapi alur berpikirnya kurang lebih begitu.
Lingkungan tidak ditetapkan menjadi agenda nomer satu, tetapi menjadi perspektif yang harus mendasari pekerjaan-pekerjaan semua. Memang prioritas utama kita adalah konsolidasi internal, tetapi kita akan membangun landasan bagi blok politik ini. Kita akan lebih enak kalau pengurus daerah ini akan lebih definitif. Kalau kita sekarang kan baru pada tahap persiapan, bagaimana kita akan membangun blok politik. Tubuhnya saja belum selesai diurus. Syarat kita juga tidak erlalu ketat. Misalnya, untuk terbentuk di wilayah kabupaten saja, cukup ada 360 orang. Di tingkat propinsi, dengan 2 kabupaten kota itu, cukup hanya dnegan 720 orang saja. Komite persiapan yang sekarng belum permanen. Kita paling junior di kalanganteman-teman, kita bru setahun. Memang, di belakang kita ada Walhi, tetapi kita kan sudah bertekad, bahwa kelompok ini akan independen.
Condong ke mana, blok atau partai?
Kemarin kami sempat berdebat, apakah ‘hijau’ ini harus jadi label, ataukah namanya partai lain tapi menempatkan soal keadilan ekologis sebagai agenda utama. Tapi ada juga yang berpikir bahwa dengan menyertakan hijau itu, kita membatasi ruang kita untuk melakukan perluasan. Walaupun kita bisa menafsir definisi hijau ini berbeda dengan yang di Eropa. Kalau kita bicara hijau, kita juga bisa memasukkan kelompok petani sebagai konstituen. Kalau mengarah jadi partai, aku sih melihatnya, belum bisa dikatakan begitu.
Aliansi, Front, Blok Politik, apa bedanya menurut Anda?
Aliansi sifatnya sementara, sementara front itu lebih mirip blok, sifatnya jangka panjang, dan karena itu juga bikin agenda minimum. Front juga mempertahankan independensi dan kedaulatan masing-masing organisasi di dalamnya. Kita di SHI sering menyatakan bahwa kita harus membangun front politik dengan berbagai kelompok lain. Kita menyebut perjuangan kebebasan nasional, yang berarti perjuangan bersama untuk membebaskan negeri ini dari agen imperialisme. Mustinya kelompok green ini masing-masing mengkonsolidasi agendanya agar dapat diterima oleh kelompok lain di dalam front. Kalau di antara kelompok green, agenda kita lebih menyeluruh dan komperehensif, tetapi dalam hubungannya dengan kelompok lain, kita bicara agenda minimum.
Melihat Rekomendasi Demos tentang blok politik, bagaimana pendapat Anda?
Aku melihatnya rumit. Tetapi sepakat bahwa tumpuannya adalah blok politik di tingkat lokal. Agenda-agenda yang dilakukan sebenarnya cukup feasible. Soal keterwakilan dari tingkat desa. Ada organisasi yang hanya ada di propinsi, kabupaten, tidak sampai desa. Nah, ini keterwakilannya bagaimana. Ini perlu dirumuskan.
May 23, 2008
Tulisan berikut ini berkaitan dengan hasil riset dan rekomendasi Demos tentang Pilihan dan Masalah Demokratisasi yang baru saja diselesaikan dan diumumkan kepada publik tanggal 6 Mei kemarin. Tulisan ini secara khusus dimaksudkan untuk menanggapi rekomendasi Demos tentang pembentukan blok politik demokratik.
Membangun Blok Politik Memang Harus dari Bawah
Blok Politik sebagaimana digagas Demos diharapkan menjadi obat manjur mengatasi buruknya kualitas kepartaian saat ini. Dengan blok politik diharapkan kualitas representasi meningkat. Rakyat memberikan suara kepada mereka yang dianggap bisa dipercaya memperjuangkan kepentingannya dalam proses pengambilan kebijaksanaan. Keberadaan para calon wakil rakyat di akar rumput merupakan bukti bahwa komitmen dasar untuk memperjuangkan kepentingan konstituen benar-benar kuat.
Tentu saja upaya membangun sebuah blok politik tidaksegampang membalikkan telapak tangan. Untuk memahami sisi praksis dari konsep itu Ami Priwardhani dari Demos menemui Andreas Iswinarto yang aktif membidani lahirnya Sarikat Hijau Indonesia (selanjutnya disingkat SHI). Berikut petikan pembicaraan seputar kesulitan-kesulitan serta strategi menuju terwujudnya blok politik yang mengobsesikan keadilan ekologis itu.
Bisa cerita tentang apa itu SHI?
Bukan blok politik demokratik, tetapi blok politik hijau, yang memang juga demokratik, tetapi lebih fokus pada keadilan ekologi. Gagasan ini dimunculkan ketika belum terbentuk Sarikat Hijau Indonesia. Jadi pada waktu itu, gagasan tersebut adalah resolusi dari ajang Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup Walhi, dengan gagasan blok politik hijau. Belum ada SHI, tetapi BPO3POK (BP3OPK-Badan Pekerja Persiapan Pembangunan Organisasi Politik Kerakyatan). Gagasan awal blok politik hijau adalah untuk mencapai persatuan gerakan sosial atau ormas, tentu ada tahapannya. Nah, tahapan itu adalah melakukan konsolidasi gerakan yang mempunyai concern terhadap isu-isu ekologi.
Siapa saja anggotanya?
Waktu itu gagasannya menghimpun organisasi yang bekerja untuk lingkungan hidup. Tapi pada perkembangannya kemudian, diputuskan kita akan membangun suatu organisasi bentuknya ormas. Ormas ini kan keanggotaannya individu. Kemudian, gagasan blok politik itu bukan menjadi agenda prioritas kita. Karena begini, kita kan baru saja membangun suatu organisasi. Dalam situasi ini, paling tidak, kita harus terkonsolidasi secara internal.
Setahun setelah kongres itu adalah pembentukan struktur-struktur di daerah. Tetapi sejak awal kita telah berpikir untuk tidak terlalu eksklusif, karena kita tetap membuka diri terhadap kelompok lain si luar jaringan Walhi. Tetapi keanggotaannya bukan secara kelembagaan, melainkan secara indivudual. Jadi, prioritas kita selama setahun ini adalah mambangun struktur di daerah, sehingga secara internal kita telah siap untuk membangun blok politik.
Sampai hari ini semua masih komite persiapan, karena kita ingin membangun di tingkat basis. Agak lama, memang. Sampai November ada beberapa konferensi di daerah untuk membentuk basis SHI. Jadi kita memang mensyaratkan pembentukan basis, dari tingkat desa. Tiga desa akan membentuk basis kecamatan. Dua kecamatan akan membentuk basis kabupaten. Selanjutnya, dua kabupaten akan membentuk basis provinsi. Untuk membentuk satu basis, minimal perlu dua puluh orang, maksimal 39 orang. Kalau sudah 40 orang, berarti perlu dipecah menjadi dua basis. Ini karena SHI memaksudkan setiap basis sebagai kelompok kerja. Grup kerja akan lebih efektif dengan anggota sekitar 20 orang. Dengan 20 orang ini, kolektifitas terbangun sehingga semua menjaga konsoslidasi dan memastikan keterlibatan anggota dalam setiap keputusan organisasi. Kita juga ingin menarik elemen organisasi-organisasi rakyat lain, tetapi elemen individunya. Sedangkan organisasi mereka akan menjadi mitra kami.
Di beberapa tempat, ada beberapa organisasi rakyat yang meleburkan diri. Sekarang ini kita bentuknya ormas, dalam kongres kemarin memutuskan bahwa tahun 2011 kita mau mendirikan partai. Tetapi yang belum dibicarakan secara detil adalah apakah SHI ini akan bertransformasi menjadi partai atau elemen ormas dan partainya kita bangun bersama-sama. Jadi ini belum diputuskan, walaupun kita cenderung mengatakan transformasi, karena kemampuan kita terbatas untuk mengerjakan kedua hal itu. Selain itu, kita melihat kebutuhan untuk menciptakan kendaraan politik bagi rakyat sudah sangat mendesak. Nah, ini akan berbeda dampaknya bagi organisasi rakyat yang masuk dalam SHI, ketika SHI memutuskan untuk menjadi partai. Ini karena tidak semua organisasi rakyat akan memilih untuk melakukan kerja politik.
Tentang gagasan blok politik itu sendiri, dengan nama yang berbeda, sebenarnya sudah dimulai inisiatif dengan nama Front Politik, ada 10 organisasi, namun ada satu partai di sini, yaitu Partai Perserikatan Rakyat (PPR). Tetapi inisiatifnya agak sulit. Jadi selama dua tahun itu bertemu, hanya sampai pada keputusan untuk melakukan pendidikan politik bersama, atau yang disebut sebagai political organizer. Belum pernah sampai membicarakan platform bersama. Malangnya, bahkan sampai dibentuk kurikulum, kepala sekolah, kesepakatan untuk melakukan pendidikan politik di berbagai tempat, program ini tidak terlaksana sama sekali.
Lalu muncul lagi gagasan dari kawan-kawan Partai Rakyat Demokratik (PRD) untuk menawarkan partai front. Kita bersepakat (25 organisasi di tingkat nasional) untuk mengagendakan konferensi persatuan gerakan rakyat dimana gagasan partai front bisa saja di tawarkan di forum ini.
Selain membentuk agenda kerakyatan dalam menyikapi situasi politik masa tersebut, kita juga ingin membangun sinergi antara kawan-kawan yang memilih melakukan kerja politik, kawan-kawan gerakan massa dan NGO agar hal ini tidak menimbulkan fragmentasi baru. Saya kira, dengan adanya kawan yang bekerja di lapangan seperti PPR, bisa jadi di lapangan basis-basis saling diperebutkan. Tetapi kenyataannya gagasan itu tidak terjadi. Inisiatif terakhir dari Walhi: Musyawarah rakyat Indonesia. Tetapi akhirnya juga gagal.
Kita sampai pada kesimpulan, bahwa jika kita ingin membuat suatu front, maka sebaiknya kita mulai dari beberapa organisasi yang mewakili kepentingan rakyat, tidak usah terlalu banyak dulu. Mereka dikonsolidasikan dulu, lalu melakukan perluasan. Sama halnya seperti yang disampaikan Demos, konsolidasi di tingkat nasional bisa jadi penting untuk memancing konsolidasi di daerah. Akan tetapi, konsolidasi nasional tidak serta merta diikuti konsolidasi di daerah. Misalnya, Walhi berkonsolidasi dengan Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) di tingkat nasional. Tapi, di berbagai daerah, akan lain, karena faksi yang terjadi di sana akan berbeda-beda. Belum tentu Walhi daerah akan dekat dengan kelompok ini. Jadi, di sinilah dilemanya. Jadi, kami berkesimpulan, bahwa pembentukan blok di tingkat nasional seharusnya bisa mendorong pembentukan blok di daerah. Akan tetapi blok nasional ini tidak akan membatasi pembentukan blok daerah. Konsolidasi blok daerah harus
disesuaikan dengan isu yang berkembang.
Eksperimen terakhir adalah perkembangan gerakan yang dimulai dengan mengambil momentum pada May Day kemarin. Ada Aliansi Buruh Menggugat (ABM) yang meluaskan agenda mereka dengan perspektif jangka panjang dan membentuk Front Pembebasan Nasional (FPN). Ada satu kelompok lagi di mana SHI bergabung di dalamnya, yaitu Front Perjuangan Rakyat (FPR). FPN dipimpin kelompok buruh, karena dimulai dari May Day. Ada 30 an organisasi, terdiri Ormas dan NGO. Begitu juga FPR. Di sini NGO berjumlah 6 dari 30an organisasi pendukung. Mayoritas adalah Ormas. Dua front ini dibentuk karena ada momentum May Day itu, bertepatan dengan 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional dan kenaikan harga BBM. Kalau dulu, aliansi semacam ini sifatnya hanya ad hoc, atau reguler sesuai event, kalau ini kelihatannnya akan bergulir panjang.
Bahkan FPN tegas di webnya menyerukan : 1 kepung istana untuk tolak BBM, 2. Tolak partai politik borjuasi, 3. Galang gerakan ekstra parlementer untuk kuasa rakyat. Jadi, mereka ini telah beranjak dari perjuangan ekonomi ke perjuangan politik. Jadi, dari momentum May Day dan kenaikan harga BBM, mereka melemparkan pesan, bahwa gerakan ini akan panjang. Dari agenda mereka, mereka seolah ingin mengatakan, bahwa parlemen dan partai yang ada saat ini adalah partai yang tidak berorientasi kerakyatan.
Nah, ini sesuai juga dengan langkah SHI tahun 2009, bahwa di tahun ini SHI akan melakukan langkah-langkah politik untuk mendelegetimasi sistem yang sudah ada, termasuk parpol. Sambil melangkah-langkah politik, termasuk eksperimen-eksperimen politik, termasuk mendorong calon independen, ke DPD. Sebenarnya, ini eksperimen untuk membentuk blok politik juga. Karena pengalaman pemilu yang lalu menunjukkan, bahwa kawan-kawan sesama aktifis gerakan sosial rame-rame ingin masuk ke politik. Sebenarnya, pengalaman di NTT kemarin menunjukkan, bahwa jika saja si Lerry dan John Bala sepakat satu orang saja yang maju, itu akan masuk. Nah, kita harus memperhatikan hal itu. Jika kita nanti mau masuk ke DPD, lebih baik kita lakukan bloking-bloking seperti ini agar tidak terlalu banyak dari kita yang mencalonkan diri, sehingga, dukungan tidak terpecah-pecah.
Kembali soal fragmentasi. Apakah sudah begitu parah, seturut pengalaman Anda?
Seringkali di kepala kita, gagasan persatuan ini sudah ada. Hanya ketika berada dalam tingkat praktik, ini menjadi problem. Nah, dibloking-bloking yang besar itu, kita seringkali melihat sebagian orang yang menyatakan bergabung, tetapi tidak terlalu aktif. Maka, kita menyimpulkan untuk mulai dengan beberapa lembaga, setelah dipastikan berjalan barulah mulai perluasan. Memang prosesnya agak susah untuk menyatukan banyak organisasi dengan banyak agenda. Kita juga meyakini bahwa kondisi eksternal akan menyatukan kita. Termasuk teman-teman yang berupaya masuk dalam partai juga melihat bahwa semakin sempit ruang gerak kita untuk merebut kendali politik. Maka mereka mulai berpikir untuk melakukan merger. Atau ide partai front ini juga perlu dipertimbangkan kembali. Karena begini, untuk mendobrak sistem yang telah kacau ini, kita perlu bersatu dulu.
PPR waktu itu mengundang PRP dan SHI untuk bergabung. Tetapi, untuk bergabung itu sendiri kan butuh waktu. Selain itu, persatuan ini tidak dimulai dari bawah. Juga, ada perbedaan pandangan waktu itu. SHI dan PRP kan berkomitmen, bahwa yang akan kita gugat di 2009 adalah sistem kepartaian dan oligarki partai-partai politik. Mereka berpendapat, dengan cara masuk ke sistem politik, mereka bisa menggugat hal itu. Tetapi orang kan juga bisa berpendapat, bahwa ini tidak konsisten, bukannya mau menggugat sistem kepartaian,kok malah masuk? Nah, kerja sama ini juga tidak terjadi. Saya berpikir dengan dua front ini, FPN dan FPR, bisa lah, langkah-langkah bloking ini akan dimulai. Tapi saya juga sepakat dengan hasil riset Demos, bahwa inisiatif itu harus dimulai dari bawah, karena yang bawah itu menghadapi kasus yang riil. Nah, setelah itu, tahap demi tahap bisa naik levelnya. Di beberapa daerah hal ini sudah muncul. Mereka sudah mulai merebut posisi kepala desa,
dan sebagainya.
Bagaimana dengan agenda blok ini?
Sehubungan dengan agenda kedua front tadi (FPR dan FPN), sebenarnya front ini masih perlu diuji. Kalau dulu kan, mereka berhenti setelah Mei. Tapi kali ini kan ada momentum seratus tahun Kebangkitan Nasional dan kenaikan BBM. Diskusi kedua kelompok tadi selalu bertemu dalam satu titik, bahwa mereka hendak membangun kekuatan politik rakyat, walaupun belum ada rumusan kelompok ini akan dibawa ke mana. Tetapi intinya, ada agenda-agenda yang ditetapkan sambil menggugat kekuatan-kekuatan parpol yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan kita melihat juga konsolidasi ini pasti panjang.
Sebenarnya tuntutan mereka cukup riil, menyangkut tuntutan perburuhan, nasionalisasi sektor-sektor yang terkait hajat hidup orang banyak, terutama migas. Keduanya juga berbicara soal membangun industrialisasi nasional, dan salah satu landasannya mengenai reformasi agraria: termasuk menolak outsourcing.
Jadi, penyatuan ini tidak bisa langsung. Mereka melakukan konsolidasi dulu, baru perluasan. Memang, agenda reformasi agraria memang masih umum, belum dikontekstualkan dengan , misalnya, bagaimana struktur pemerintahan desa. Gugatan yang lain adalah juga anti-korupsi.
Lalu agenda SHI sendiri?
Kita belum sampai detil. Tapi ada 4 agenda pokok: pertama, demokrasi kerakyatan. Kita tidak bisa mengandalkan sistem representasi dan partai politik saja. Tetapi rakyat harus bisa menjadi aktor politik di levelnya masing-masing. Jadi, misalnya, kita menegaskan bahwa model demokrasi langsung di tingkat desa harus diterapkan, karena menjadi proses pembelajaran. Kedua keadilan dalam konteks re-distribusi aset. Termasuk tanah, sumber daya alam dan sumber daya finansial. Artinya, kita berpikir bagaimana sistem perbankan bisa mendukung ekonomi rakyat. Termasuk dalam keadilan sosial adalah keadilan gender. Ketiga, membangun landasan bagi kemandirian ekonomi kita. Ini terkait dengan pertanian yang kuat, dilakukan lewat reforma agraria dan pembangunan industri yang mendukung pertanian, yaitu industri dasar dan industri yang terkait dengan sumber daya alam. Misalnya, bagaimana mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, kedaulatan kemandirian ekonomi juga
berada di tingkat desa dan di tingkat masing-masing. Keempat kesemuanya itu tidak akan terjadi tanpa mengusahakan kelestarian lingkungan. Semua ini dilakukan dalam koridor untuk menjaga ruang hidup kita terus berkelanjutan. Ini belum dijabarkan dalam poin-poin, tetapi alur berpikirnya kurang lebih begitu.
Lingkungan tidak ditetapkan menjadi agenda nomer satu, tetapi menjadi perspektif yang harus mendasari pekerjaan-pekerjaan semua. Memang prioritas utama kita adalah konsolidasi internal, tetapi kita akan membangun landasan bagi blok politik ini. Kita akan lebih enak kalau pengurus daerah ini akan lebih definitif. Kalau kita sekarang kan baru pada tahap persiapan, bagaimana kita akan membangun blok politik. Tubuhnya saja belum selesai diurus. Syarat kita juga tidak erlalu ketat. Misalnya, untuk terbentuk di wilayah kabupaten saja, cukup ada 360 orang. Di tingkat propinsi, dengan 2 kabupaten kota itu, cukup hanya dnegan 720 orang saja. Komite persiapan yang sekarng belum permanen. Kita paling junior di kalanganteman-teman, kita bru setahun. Memang, di belakang kita ada Walhi, tetapi kita kan sudah bertekad, bahwa kelompok ini akan independen.
Condong ke mana, blok atau partai?
Kemarin kami sempat berdebat, apakah ‘hijau’ ini harus jadi label, ataukah namanya partai lain tapi menempatkan soal keadilan ekologis sebagai agenda utama. Tapi ada juga yang berpikir bahwa dengan menyertakan hijau itu, kita membatasi ruang kita untuk melakukan perluasan. Walaupun kita bisa menafsir definisi hijau ini berbeda dengan yang di Eropa. Kalau kita bicara hijau, kita juga bisa memasukkan kelompok petani sebagai konstituen. Kalau mengarah jadi partai, aku sih melihatnya, belum bisa dikatakan begitu.
Aliansi, Front, Blok Politik, apa bedanya menurut Anda?
Aliansi sifatnya sementara, sementara front itu lebih mirip blok, sifatnya jangka panjang, dan karena itu juga bikin agenda minimum. Front juga mempertahankan independensi dan kedaulatan masing-masing organisasi di dalamnya. Kita di SHI sering menyatakan bahwa kita harus membangun front politik dengan berbagai kelompok lain. Kita menyebut perjuangan kebebasan nasional, yang berarti perjuangan bersama untuk membebaskan negeri ini dari agen imperialisme. Mustinya kelompok green ini masing-masing mengkonsolidasi agendanya agar dapat diterima oleh kelompok lain di dalam front. Kalau di antara kelompok green, agenda kita lebih menyeluruh dan komperehensif, tetapi dalam hubungannya dengan kelompok lain, kita bicara agenda minimum.
Melihat Rekomendasi Demos tentang blok politik, bagaimana pendapat Anda?
Aku melihatnya rumit. Tetapi sepakat bahwa tumpuannya adalah blok politik di tingkat lokal. Agenda-agenda yang dilakukan sebenarnya cukup feasible. Soal keterwakilan dari tingkat desa. Ada organisasi yang hanya ada di propinsi, kabupaten, tidak sampai desa. Nah, ini keterwakilannya bagaimana. Ini perlu dirumuskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar